Jakarta, restorasihukum.com – Pada Jumat, 25 Juli 2025 menjadi momen penuh kehangatan saat Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua PN Tangerang, M. Alfi Sahrin Usup.
M. Alfi Sahrin Usup, sosok yang dikenal tegas namun bersahaja dan komunikatif, merupakan putra dari ulama ternama asal Manado dan Kotamobagu, Prof. Dr. H. Hunggu Tadjuddin Usup. Saat ini, ia dipercaya memimpin PN Tangerang Kelas IA Khusus sebuah jabatan penting yang menuntut integritas tinggi dari seorang hakim.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Ketua Umum FORSIMEMA-RI mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari KPN Tangerang. Percakapan yang terjalin pun berjalan santai namun bermakna, mencerminkan karakter M. Alfi yang terbuka, rendah hati, dan mudah berkomunikasi.
Salah satu topik penting yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah rencana keterlibatan media dalam menyaksikan secara langsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait eksekusi perkara tanah dan bangunan. Gagasan ini bertujuan meningkatkan transparansi, mencegah miskomunikasi publik, dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan, khususnya di tengah arus informasi yang cepat di era digital.
“Di era keterbukaan informasi, kehadiran media menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan lembaga peradilan serta menjawab harapan masyarakat akan transparansi, khususnya para pencari keadilan,” ujar M. Alfi.
Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga menyepakati pelaksanaan program Coffee Morning Diskusi Edukasi Hukum, sebuah inisiatif FORSIMEMA-RI yang bertujuan menciptakan ruang dialog rutin antara insan peradilan dan media. Program ini diharapkan mampu mempererat kolaborasi serta memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat secara lebih luas.
FORSIMEMA-RI berharap, inisiatif ini dapat menjadi contoh dan diadopsi tidak hanya oleh PN Tangerang, tetapi juga oleh seluruh pengadilan tingkat pertama dan banding di Indonesia, tentunya dengan dukungan dari Mahkamah Agung RI. (Red)
