Jakarta, restorasihukum.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama sejumlah instansi terkait saat ini tengah menelaah data dan informasi untuk menentukan status administrasi empat pulau yang berada di wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam proses penetapan batas wilayah ini, Kemendagri mempertimbangkan tidak hanya aspek geografis, tetapi juga faktor historis, politik, dan sosiokultural.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan hal tersebut kepada awak media seusai memimpin rapat di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (16/6/2025). Rapat dihadiri berbagai instansi, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI, dan lembaga lainnya.
Menurut Bima, pendalaman dilakukan terhadap data lama maupun informasi baru (novum) yang diperoleh dari penelusuran lebih lanjut oleh Kemendagri. “Novum ini akan kami susun sebagai bahan pelengkap berkas yang nantinya akan disampaikan kepada Mendagri untuk kemudian dilaporkan ke Presiden,” jelasnya.
Bima menyebutkan bahwa data terbaru sangat krusial dalam membantu pengambilan keputusan yang adil dan tepat. Namun, rincian data tersebut belum dapat dipublikasikan sebelum dipresentasikan secara resmi kepada Mendagri dan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa seluruh data dan masukan dari berbagai pihak akan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan status administrasi empat pulau tersebut. “Kita tunggu saja arahan dari Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya dari Bapak Presiden,” ujarnya.
Bima juga menanggapi sejumlah informasi yang sudah beredar di publik terkait status empat pulau. Ia menyatakan bahwa meskipun informasi tersebut bisa menjadi referensi, namun tetap perlu divalidasi substansinya. Persoalan ini, lanjutnya, adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan peran aktif semua pihak.
Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa Mendagri Tito Karnavian terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian polemik administrasi empat pulau tersebut. Presiden Prabowo pun disebut telah memberikan perhatian khusus dan diperkirakan akan segera mengambil keputusan.
Menanggapi isu yang beredar, Bima juga meluruskan pandangan publik yang mengaitkan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2–2138 Tahun 2025 dengan status keempat pulau tersebut. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut sebenarnya ditujukan untuk pembaruan data kode wilayah secara nasional, bukan hanya untuk Aceh dan Sumut. “Keputusan itu mencakup seluruh wilayah Indonesia, bukan spesifik empat pulau saja,” pungkasnya. (Red)
