Jakarta, restoraishukum.com – Pada 29 September 2025 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan tuberkulosis (TBC) harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah (Pemda), menyusul tingginya angka kasus dan kematian akibat penyakit tersebut di Indonesia.
Merujuk pada Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia saat ini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia untuk estimasi kasus dan kematian akibat TBC.
“Ini menjadi atensi serius. Penanganan TBC harus menjadi prioritas semua daerah,”* tegas Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penuntasan TBC dan Pembahasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (29/9).
Pemda Diminta Bentuk Tim dan Rutin Evaluasi
Mendagri meminta setiap provinsi, kabupaten, dan kota membentuk tim penanggulangan TBC, serta melakukan analisis dan evaluasi (Anev) secara berkala agar perkembangan kasus bisa terpantau secara sistematis.
Untuk mempercepat penanganan, Kemendagri dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menyusun panduan teknis, seperti yang diterapkan saat pengendalian pandemi Covid-19. Penanganan teknis di lapangan akan dipimpin oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA dan Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Murti Utami.
“Kuncinya, kepala daerah serius menjadikan ini sebagai prioritas,” ujar Tito.
Mendagri menambahkan, nantinya kinerja daerah dalam penanganan TBC akan dipantau seperti halnya pengendalian inflasi. Daerah dengan kinerja terbaik akan diumumkan ke publik dan diusulkan untuk menerima penghargaan.
Dukungan Pemda untuk Program Makan Bergizi Gratis
Dalam rapat yang sama, Mendagri juga meminta kepala daerah mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu aspek penting yang disorot adalah keamanan pangan, guna mencegah insiden keracunan makanan.
Pemda diminta mengoptimalkan peran dinas kesehatan, termasuk dengan menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan memastikan mekanisme pengecekan makanan berjalan di setiap tahap, mulai dari dapur hingga distribusi ke sekolah.
“Unit Kesehatan Sekolah (UKS) harus dilibatkan dalam pengecekan akhir. Semua ini di bawah kendali kepala daerah,” kata Tito.
Hadirkan Kolaborasi Lintas Sektor
Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menko PMK Pratikno. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan jajaran pejabat dari Kementerian/Lembaga. Turut hadir secara daring Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Langkah ini menunjukkan sinergi lintas sektor untuk menuntaskan dua isu penting nasional: penanggulangan TBC dan pemenuhan gizi anak bangsa. (Red)
