Jakarta, restorasihukum.com – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas utama kebijakan nasional. Sejak awal masa pemerintahan, percepatan pembentukan generasi unggul didorong melalui kebijakan yang terintegrasi di bidang gizi, pendidikan, dan kesehatan.
Kebijakan tersebut dijalankan seiring Indonesia memasuki fase penting bonus demografi, di mana dalam dua dekade mendatang jumlah penduduk usia produktif diperkirakan mendominasi struktur kependudukan. Kualitas generasi ini dinilai akan menentukan arah masa depan Indonesia, apakah mampu melompat menjadi negara maju atau justru menghadapi persoalan baru seperti pengangguran dan ketimpangan sosial. Atas dasar itu, pembangunan manusia diposisikan sebagai investasi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.
Penguatan fondasi gizi
Pemerintah memulai pembangunan SDM dari penguatan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sepanjang 2025, program ini telah menjangkau sekitar 49 juta penerima manfaat di berbagai daerah.
Program MBG ditujukan untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan memperoleh asupan gizi yang memadai agar tumbuh sehat dan siap mengikuti proses pembelajaran. Pemerintah menilai kecukupan gizi menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pendidikan dan kesehatan.
Selain berdampak pada kesehatan, program MBG juga dinilai memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah karena melibatkan petani, pelaku usaha pangan, serta tenaga distribusi lokal.
Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan
Setelah penguatan gizi, pemerintah memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan anggaran. Pada 2026, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun atau naik 9,8 persen dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp690 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung siswa dan mahasiswa, meningkatkan kesejahteraan guru, serta memperbaiki fasilitas dan operasional pendidikan. Pemerintah menekankan pentingnya pemerataan akses agar pendidikan berkualitas tidak hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat.
Salah satu upaya pemerataan dilakukan melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Hingga Oktober 2025, sebanyak 166 Sekolah Rakyat dari jenjang SD hingga SMA telah berdiri dan menjangkau puluhan ribu siswa dari keluarga miskin ekstrem.
Selain itu, pemerintah juga menghadirkan Sekolah Garuda yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari berbagai daerah, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Penguatan kualitas pendidikan turut dilakukan melalui peningkatan peran dan kesejahteraan guru. Pada 2026, anggaran untuk tenaga pendidik meningkat menjadi Rp274,7 triliun.
Transformasi pendidikan juga didorong melalui pemanfaatan teknologi. Hingga kini, lebih dari 173 ribu sekolah telah menggunakan panel interaktif digital sebagai media pembelajaran. Pemerintah juga mengembangkan pembelajaran jarak jauh berbasis siaran digital untuk menjangkau daerah terpencil yang kekurangan tenaga pengajar.
Penguatan layanan kesehatan
Di sektor kesehatan, pemerintah meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis pada 2025 yang dapat diakses seluruh kelompok usia. Program ini menekankan pemeriksaan kesehatan sejak dini guna mendeteksi penyakit kronis dan mendorong pendekatan pencegahan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga produktivitas masyarakat sekaligus menekan beban pembiayaan kesehatan di masa depan.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan di bidang gizi, pendidikan, dan kesehatan mencerminkan upaya sistematis pemerintah dalam membangun SDM unggul. Tahun 2025 dipandang sebagai tahap awal peletakan fondasi, sementara hasil nyata diharapkan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.
Keberhasilan agenda ini dinilai akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, serta keberlanjutan kualitas program. Dalam kerangka menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan generasi unggul menjadi agenda jangka panjang yang hasilnya akan menentukan masa depan bangsa.(Red)
