Jakarta, restorasihukum.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program nasional strategis di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam rapat koordinasi virtual, Mendagri meminta seluruh kepala daerah segera membentuk satuan tugas (Satgas) dan menjalin komunikasi erat dengan pihak BGN agar pelaksanaan program ini dapat berjalan maksimal di berbagai wilayah.
“Saya minta para kepala daerah segera membentuk Satgas MBG dan tunjuk siapa yang akan memimpinnya,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), persiapan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta rangkaian perayaan HUT ke-80 RI tahun 2025, Jumat (18/7/2025).
Ia mencontohkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut yang sudah membentuk Satgas MBG di bawah pimpinan sekretaris daerah masing-masing. Meski demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada daerah untuk memilih siapa yang paling tepat memimpin, asalkan diberi otoritas penuh oleh kepala daerah.
“Boleh Sekda, Kepala Bappeda, Kadis Pendidikan, atau siapa saja. Yang penting ada kewenangan,” jelasnya.
Tito juga menyoroti pentingnya kerja sama teknis antara BGN dan Pemda. BGN telah menyediakan daftar kontak dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, lengkap dengan nomor dan email, yang bisa segera dimanfaatkan untuk menjalin koordinasi.
Selain pembentukan Satgas, Mendagri meminta kepala daerah untuk segera menentukan lokasi dapur MBG atau SPPG di wilayah masing-masing. Lokasi tersebut harus mempertimbangkan kondisi geografis, aksesibilitas, dan penyebaran peserta didik.
Ia mencontohkan Kabupaten Raja Ampat yang mengubah rencana dari tiga titik distribusi menjadi tujuh titik karena letak sekolah tersebar di banyak pulau. “Kalau cuma tiga titik, distribusi ke sekolah di pulau lain akan sulit dan mahal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa implementasi program MBG tidak bisa disamaratakan di semua wilayah, terutama di daerah terpencil, pegunungan, atau kepulauan. Oleh sebab itu, masukan dari Pemda yang paling mengetahui kondisi setempat sangat dibutuhkan.
“Karena yang paling paham tentang kondisi di lapangan adalah kepala daerah sendiri,” tegasnya.
Selain berdampak pada perbaikan gizi anak, program MBG juga berpotensi menciptakan lapangan kerja di daerah. Dapur MBG akan memerlukan tenaga seperti koki, petugas kebersihan, dan pengelola logistik. Program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan yang melibatkan produk daerah.
“Ini bisa menggerakkan ekonomi, karena pembelinya jelas dan anggarannya sudah tersedia,” tambahnya.
Mendagri juga mengingatkan agar semua pihak segera menindaklanjuti rencana teknis yang telah dibahas. Ia mengumumkan akan ada rapat lanjutan dalam dua minggu ke depan setelah semua data terkumpul dari tim SPPG seluruh Indonesia dan Sekda masing-masing daerah.
“Nanti kita rekap bersama, dan akan lanjut Zoom meeting lagi dengan kepala daerah dan Satgas,” tutupnya.
Sebagai informasi, rapat virtual ini turut dihadiri oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Wamen Setneg Juri Ardiantoro, Sesmenko Bidang Pangan Kasan, dan berbagai pihak terkait lainnya. (Red)
