Malang, restorasihukum.com – Berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan adanya penolakan pembayaran menggunakan Katu Indonesia Sehat dari BPJS Kesehatan yang terjadi pada 20 Maret 2025 lalu menyampaikan kepada team ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com bahwa saat pasien datang ke RSUD lawang rujukan dari klinik yang ada di wilayah lawang juga.
Menurut informasi bahwa pasien sempat akan dirawat inap di RSUD Lawang, karena tidak boleh bayar pakai KIS maka pasien memutuskan untuk pulang dan terpaksa harus bayar menggunakan q ris yang nilainya hampir Rp 300.000
“Saya kecewa dengan pelayanan RSUD Lawang bu, karena saya harus bayar umum dan kartu KIS saya tidak berlaku, sebelumnya anak saya mau dirawat inap tapi saya disuruh bayar umum ya saya bawa pulang saja, itupun saya harus bayar hampir Rp 300.000 apa gunanya saya punya Kartu Indonesia Sehat yang tiap bulan saya harus bayar ke BPJS Kesehatan bu.” Ungkapnya.
Lihat juga di tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSMoNxD2h/ kartu bpjs kesehatan nggak laku di rsud lawang
Menindak lanjuti temuan tersebut tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com akan berkoordinasi dengan sekda Kabupaten Malang dan juga Bupati serta Kepala Dinas Kesehatan tidak lupa juga dengan BPJS Kesehatan untuk tindak lanjut.
Jika Anda memiliki kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) dari BPJS Kesehatan dan disuruh bayar umum di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), maka itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.
*Dasar Hukum*
1. *Undang-Undang No. 40/2004*: Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mengatur tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat.
2. *Peraturan Pemerintah No. 101/2012*: Tentang Jaminan Kesehatan Nasional, yang mengatur tentang mekanisme jaminan kesehatan.
3. *Peraturan BPJS Kesehatan No. 1/2014*: Tentang Mekanisme Jaminan Kesehatan, yang mengatur tentang prosedur dan ketentuan jaminan kesehatan.
*Pidana*
Jika RSUD meminta bayaran umum kepada peserta KIS, maka itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan pidana:
1. *Pidana Administratif*: RSUD dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin operasional.
2. *Pidana Pidana*: Jika pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikenakan pidana pidana, seperti denda atau bahkan penjara.
*Tindakan yang Dapat Dilakukan*
Jika Anda mengalami situasi seperti ini, maka Anda dapat melakukan beberapa tindakan:
1. *Mengajukan Keluhan*: Anda dapat mengajukan keluhan kepada pihak RSUD atau BPJS Kesehatan.
2. *Menghubungi Call Center BPJS Kesehatan*: Anda dapat menghubungi call center BPJS Kesehatan untuk meminta bantuan dan klarifikasi.
3. *Mengajukan Gugatan*: Jika pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja dan merugikan Anda, maka Anda dapat mengajukan gugatan kepada pihak RSUD atau BPJS Kesehatan.
Dr Nurohma selaku Direktur RSUD Lawang saat akan dikonfirmasi seakan tidak menghiraukan pesan singkat whassapp dari redaksi media restorasihukum.com hingga berita ini diterbitkan. (Rd/sri)
