Jakarta, restorasihukum.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan progres terbaru pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Hal tersebut disampaikan Kasatgas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada Jumat (27/2/2026).
Kasatgas Tito menyebut, dari total 52 kabupaten terdampak bencana di tiga provinsi tersebut, sebanyak 38 kabupaten telah berstatus normal dan tiga kabupaten mendekati normal. Namun, masih terdapat 11 kabupaten yang memerlukan atensi khusus untuk percepatan pemulihan.
“Sudah banyak kemajuan luar biasa selama dua bulan setengah ini. Tapi ada juga yang perlu terus kita kejar untuk kita selesaikan,” ujar Tito.
Adapun 11 kabupaten berstatus atensi khusus tersebut yakni Padang Pariaman, Agam, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya. Daerah-daerah tersebut masih membutuhkan percepatan pemulihan berbagai indikator, mulai dari layanan publik, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, akses darat, hingga pemulihan ekonomi dan sosial.
Tito menambahkan, indikator dasar lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan BBM dan SPBU, air minum, internet, gas elpiji, sistem pembuangan air dan sampah, serta normalisasi sungai.
Ia menegaskan rehabilitasi di 11 daerah tersebut akan dipercepat, termasuk pembersihan lumpur, pemulihan akses ke daerah terisolir, normalisasi sungai, serta pembersihan puing sisa banjir bandang dan longsor yang masih menumpuk di sejumlah titik.
Karena itu, Tito meminta seluruh lintas sektor tetap menjaga intensitas kerja personel di lapangan agar tidak terjadi perlambatan penanganan. “Personel sudah mulai berkurang, ini yang harus kita waspadai supaya tidak terjadi slow down,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai institusi yang terlibat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, dan Polri, yang telah bekerja keras memulihkan akses jalan nasional, provinsi, kabupaten, serta jembatan penghubung guna mendukung kelancaran distribusi logistik.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa.
Selain itu, hadir secara virtual Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria.(Red)
